BPJS Kesehatan Defisit, Kemenkes Jamin Masyarakat Tetap Dapat Pelayanan

Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek mendukung semua upaya penyelesaian defisit BPJS Kesehatan. Namun yang terpenting menurut Menteri Kesehatan Nila Moeloek adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selalu berupaya masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

''Kesehatan sangat kompleks, terkait perilaku masyarakat, terkait budaya, kita harus memperbaikinya dengan sistem. Bagaimana sistem ini kita buat agar bisa mengoptimalkan apa yang harus diperbuat agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan atau sadar akan kesehatan,'' kata Menkes Nila pada rapat kerja terkait penanggulangan defisit BPJS Kesehatan di Jakarta, Selasa (11/12).

Untuk menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, Kemenkes mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Bidang Kesehatan tahun 2018 sehingga pemerintah daerah dapat membangun Puskesmas di daerah tertinggal dan perbatasan.

''Tahun lalu (2017) telah dibangun 110 Puskesmas perbatasan di 48 kabupaten/kota. Tahun ini telah dibangun 256 Puskesmas di 49 kabupaten/kota. Tahun depan rencananya akan dibangun 50 Puskesmas,'' kata Menkes Nila.

Selain itu, sejak 2016-2018 sebanyak 1.799 Puskesmas Keliling (Pusling) roda empat, 15.888 roda dua, 224 PUsling Air, 920 ambulans, dan 2.964 sarana prasarana Puskesmas seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL), genset, dan sarana air bersih.

Sedangkan akreditasi Puskesmas secara kumulatif dari tahun 2015 hingga 2018 sebanyak 4.769 Puskesmas dari total 9.825 Puskesmas telah terakreditasi. Sementara akreditasi rumah sakit telah mencapai 1.606 rumah sakit dari total 2.776 rumah sakit yang ada.

''Kemenkes juga telah membangun RS vertikal di Indonesia di wilayah timur yaitu Ambon, Kupang, dan Wamena serta pembangunan RS pratama yang tersebar di seluruh Indonesia,'' kata Menkes Nila.

Selain pembangunan fisik, Kemenkes juga mendekatkan akses pelayanan kesehatan dengan progran Nusantara Sehat (NS), Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), dan Gerakan Msayarakat Hidup Sehat (Germas).

Menkes berharap meskipun BPJS Kesehatan mengalami defisit, hak masyarakat mendapatkan layanan kesehatan harus sama.

''Mudah-mudahan defisit BPJS Kesehatan ini dapat kita temukan solusi bersama dan bekerjasama yang baik, dan insya Allah kita bisa mendapatkan jalan keluarnya,'' kata Menkes Nila.

Sumber : depkes.go.id

4 target kesehatan ini harus tercapai di 2019

Dalam evaluasi paruh waktu Rencana Pembagnuan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah ditetapkan 4 target utama kesehatan yang harus dicapai pada 2019. Keempat target tersebut, yakni meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat, meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, dan meningkatkan perlindungan finansial, ketersediaan, penyebaran, mutu obat serta sumber daya kesehatan.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Subandi mengatakan peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat menjadi program prioritas dengan beberapa target yang harus dicapai pada 2019.

''Tahun 2019 menjadi akhir dari pembangunan jangka menengah. Idealnya setiap target yang belum tercapai pada tahun sebelumnya, 2019 harus all out mencapai semua itu,'' kata Subandi di Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2018 di Tangerang, Banten, Selasa (6/3).

Subandi mencontohkan dalam target peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat telah ditentukan beberapa sasaran pencapaian, yakni Angka Kematian Ibu (AKI) sebanyak 306/100 ribu penduduk, Saat ini baru mencapai 346/100 ribu penduduk. Meski demikian, jumlah tersebut akan terus berubah, Subandi optimis pada 2019 akan mencapai target.

Sasaran lainnya pada angka kematian bayi yang ditargetkan mencapai 24/100 ribu penduduk, prevalensi kekurangan gizi pada anak balita 17/100 ribu, dan prevalensi stunting pada anak bawah dua tahun (Baduta) 28/100 ribu penduduk.

Selain itu, pada target pengendalian penyakit menular dan tidak menular telah ditentukan pula beberapa sasaran yang mencakup prevalensi tuberculosis, HIV, eliminasi malaria, prevalensi tekanan darah tinggi, obesitas pada penduduk usia di atas 18 tahun, dan prevalensi merokok penduduk usia di bawah 18 tahun.

Pada target peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan ditentukan tiga sasaran, yakni jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas terakreditasi sebanyak 5.600, jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD terakreditasi nasional sebanya 481, dan persentase kabupaten kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi sebanyak 95%.

Selanjutnya pada target peningkatan perlindungan finansial, ketersediaan, penyebaran, dan mutu obat serta sumber daya kesehatan harus memenuhi lima sasaran yang telah ditentukan. Lima sasaran itu adalah kepesertaan JKN minimal 95%, Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan sebanyak 5.600, Persentase RSUD kabupaten/kota kelas C yang memiliki tujuh dokter spesialis sebanyak 60%, Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 90%, dan Persentase obat yang memenuhi syarat 94%.

Dari beberapa sasaaran pencapaian target itu, Subandi mengatakan ada target yang memerlukan percepatan pelaksanaan yakni masalah tekanan darah tinggi, obesitas, perilaku merokok, cakupan kepesertaan JKN/KIS, Puskesmas dengan lima jenis tenaga kesehatan, dan imunisasi dasar lengkap. Semua itu harus dicapai pada 2019 mendatang.

Pemerataan pembangunan menunjukan perkembanga yang positif dan itu dicapai salah satu nya atas pembangunan kesehatan. Subandi menjelaskan pemerataan pembangunan dinilai dari ketimpangan menurun, tingkat kemiskinan dan pengangguran menurun, dan indeks pembangunan manusia membaik.

''Indeks pembangunan manusia Indonesia mencapai 70,18 persen, sudah tinggi prestasinya yang antara lain dikontribusikan dari pembangunan kesehatan,'' jelas Subandi.

Pemerintah menjadikan sektor kesehatan sebagai program prioritas pembangunan bangsa. Pada Rencan Pembanguna Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kesehatan menjadi program prioritas ke dua setelah program percepatan pengurangan kemiskinan.

 

Sumber : depkes.go.id

Perbedaan KIS dengan BPJS kesehatan

PROGRAM KIS (Kartu Indonesia Sehat) menjadi andalan kebijakan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai wakilnya dalam mewujudkan rakyat Indonesia yang lebih sehat dan juga lebih sejahtera.
Jokowi secara resmi meluncurkan KIS (Kartu Indonesia Sehat) bersamaan juga dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan juga KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) tepat 14 hari setelah dirinya dilantik menjadi Presiden RI ke-7 pada 2014 silam.
Pada awal kehadirannya, KIS banyak membuat orang kebingungan. Hal ini disebabkan pada awal kemunculan KIS ini, sudah ada program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang dikelola BPJS Kesehatan.

Kampanyekan "Ayo Bergabung Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan" di Lhokseumawe, Aceh, Rabu (23/8). (ANTARA FOTO/Rahmad)

Banyak yang merasa kebingungan mana asuransi kesehatan yang memang benar-benar mewakili pemerintah atau negara. Selain itu, banyak pertanyaan yang kemudian muncul, apa perbedaan KIS dan BPJS?
KIS ini sendiri sebenarnya merupakan sebuah kartu dengan fungsi bisa memberikan jaminana kesehatan kepada setiap masyarakat supaya bisa memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis.

Perbedaan Antara Kartu Indonesia Sehat dengan BPJS Kesehatan

Meskipun sama-sama sebagai program fasilitas kesehatan negara, sebenarnya KIS dan BPJS kesehatan memiliki sebuah perbedaan. Perbedaan yang paling mencolok bisa Anda lihat dengan jelas pada sasaran orang yang menerimanya.
Untuk BPJS, ketika ingin menjadi anggotanya Anda diharuskan untuk mendaftar dan juga membayar iuran. Tapi KIS ini untuk anggotanya diambilkan dari masyarakat yang terbilang kurang mampu dan pemberian kartunya juga ditetapkan oleh pemerintah, lalu untuk iurannya juga ditanggung oleh pemerintah.

Namun, tidak hanya itu saja sebenernya perbedaan dari KIS dan BPJS. Untuk lebih jelasnya, perhatikan baik-baik ulasan di bawah ini:
1. KIS ini adalah jaminan kesehatan yang khusus diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Sedangkan untuk BPJS sendiri merupakan sebuah badan atau lembaga yang memang menyelenggarakan serta mengelola jaminan kesehatan tersebut.
2. KIS ini hanya diperuntukkan untuk seseorang dimanan kondisi ekonominya bisa dikatakan sangat lemah. Namun BPJS sendiri merupakan jaminan kesehatan yang diperuntukkan untuk setiap masyarakat di Indonesia, baik yang mampu ataupun yang kurang mampu.
3. Penggunaan KIS bisa dilakukan dimana saja, baik di puskesmas, klinik, ataupun di rumah sakit manapun yang ada di wilayah Indonesia. Namun untuk penggunaan BPJS hanya berlaku di Puskesmas ataupun Klinik yang sudah didaftarkan saja.
4. Dalam Pemanfaatannya, KIS tidak hanya dapat digunakan untuk pengobatan saja, tapi bisa juga dipergunakan untuk melakukan pencegahan. Sedangkan untuk BPJS hanya bisa digunakan ketika kondisi kesehatan peserta sudah benar-benar sakit atau harus dirawat.
5. KIS ini adalah jenis dari jaminan kesehatan yang memperoleh subsidi pemerintah. Sedangkan untuk para pengguna BPJS diwajibkan membayar iuran setiap bulannya dengan besaran yang sudah ditentukan.
Sekarang tentunya Anda sudah paham apa perbedaan dari KIS dan BPJS. Setelah paham, pertanyaan yang akan muncul selanjutnya adalah apa saja persyaratan yang harus dipenuhi supaya bisa mendapatkan Kartu Indonesia Sehat ini?

Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Supaya Bisa Mendapatkan KIS

Sebenarnya di atas sudah sedikit disunggung jika KIS ini adalah semacam kartu kesehatan yang kepemilikannya ditentukan pemerintah. Meskipun demikian, supaya bisa memperoleh kartu KIS, seseorang tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ini:
1. Tidak mampu secara ekonomi, disability atau PMKS, gangguan jiwa atau psikotik, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, lansia yang namanya sudah terdaftar di BPJS kesehatan serta sudah menjadi penerima bantuan iuran dari pemerintah.
2. Namnya sudah tercantum dalam system data terpadu PPLS 2011 hasil pendataan dari BPS pada tahun 2011 serta sudah memegang kartu Jamkesmas.
3. Untuk bisa mengetahui apakah nama Anda sudah tercantum di dalam data terpadu dari PPLS 2011, maka lakukan saja pengecekan ke Puskesmas setempat atau Anda juga bisa mengeceknya ke BPJS Kesehatan cabang setempat. Hal ini dikarenakan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan sudah tercantum di Puskesmas setempat.
4. Para pemegan dari kartu Jamkesmas ini bisa langsung menggantinya dengan KIS setelah terlebih dahulu mendaftarkannya di kantor cabang BPJS Kesehatan setempat.
Setelah tahu syarat untuk bisa mendapatkan kartu KIS, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara mendapatkan kartu KIS tersebut?

Cara Untuk Mendapatkan Kartu Indonesia Sehat

Ketika Anda beserta anggota keluarga ternyata memenuhi kriteria sebagai penerima KIS, lalu Anda berniata ingin memilikinya, maka berkas persyaratan serta prosedur pengurusannya adalah sebagai berikut ini:

1. Berkas yang harus dipersiapkan

Sebelum Anda melakukan pendaftaran, sebaiknya siapkan terlebih dahulu beberapa berkas berikut ini:
· KK dan atau KTP dari anggorta keluarga yang ingin mendapatkan KIS.
· Surat keterangan tidak mampu dari RT atau RW serta kelurahan setempat.
· Dan suran pengantar dari puskesmas setempat.

2. Prosedur pembuatan KIS

Setelah berkas persyaratan dirasa sudah lengkap, maka seperti inilah langkah-langkah pembuatan KIS:
· Siapkan KK dan KTP
· Membuat SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Desa atau Kelurahan beserta surat pengantar dari RT atau RW setempat.
· Setelah itu datang saja ke Puskesmas lalu mintalah surat pengantar pendaftaran BPJS sebagai PBI yang nantinya akan mendapatkan KIS.
· Setelah itu, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Setelah itu, ikuti saja arahan dari pihak kantor BPJS Kesehatan.
Yang perlu Anda pahami juga adalah supaya bisa memperoleh kartu KIS ini kemungkinan setiap daerah prosedurnya bisa saja berbeda. Misalnya saja untuk memperoleh kartu KIS di Jakarta bisa saja prosedurnya berbeda dengan di Bandung atau di kota-kota lainnya.
Oleh sebab itu, sebaiknya kordinasi dengan pihak Puskesmas atau Anda juga bisa menanyakannya langsung ke kantor BPJS Kesehatan setempat supaya bisa memperoleh informasi yang benar cara daftar BPJS PBI supaya bisa mendapatkan kartu KIS.
Yang perlu Anda ingat lagi, untuk memperoleh kartu KIS ini, para peserta tidak diharuskan untuk memiliki rekening bank terlebih dahulu. Hal ini disebabkan iuran akan dibayarkan sepenuhnya oleh pihak pemerintah. Selain itu, KIS ini hanya berhak atas layanan kelas III.

Bisa Tidak Daftar KIS Secara Online?

Di era modern seperti sekarang ini, umumnya apa saja bisa dilakukan secara online. Lalu apakah daftar KIS juga bisa dilakukan secara online? Sayangnya, untuk bisa mendapatkan kartu KIS, pendaftarannya tidak bisa dilakukan secara online.
Jadi sampai saat ini, pendaftaran online hanya tersedia bagi Anda yang ingin menjadi peserta BPJS Mandiri. Itupaun hanya diperuntukkan bagi anggota keluarga yang anggota keluarganya belum ada satupun yang terdaftar sebagai peserta BPJS.
Jadi bagi Anda yang ingin mendaftarakan sebagai pemegang kartu KIS, sampai saat ini proses pendaftarannya belum bisa dilakukan secara online. Oleh sebab itu, prosedur pendaftarannya sama persis seperti yang sudah diulas dengan sangat jelas di atas.
Demikianlah ulasan singkat mengenai perbedaan dari KIS dan BPJS serta bagaimana cara untuk mendapatkannya. Semoga ulasan ini bisa membantu, terutama bagi Anda yang ingin mengurusi Kartu Indonesia Sehat. 

sumber : merahputih.com

Inovasi BPJS kesehatan sabet penghargaan inernasional

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Indonesia sukses mendapatkan penghargaan dari Asosiasi Jaminan Sosial ASEAN (ASEAN Social Security Association/ASSA). Penghargaan terhadap inovasi BPJS Kesehatan itu diberikan dalam pertemuan ASSA ke-35 di Vietnam pada Rabu (19/9).

Penghargaan diberikan untuk kategori Good Governance for the Open Platform Regulation Implementation: Clear Cut Presidential Instruction Monitoring. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Chairman ASSA, Suradej Waleeittikul, kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris di Nha Trang, Khank Hoa, Vietnam.

Penghargaan ini diberikan kepada BPJS Kesehatan karena sebagai organisasi yang mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) secara proaktif menginisiasi untuk membuat dashboard monitoring dan evaluasi terhadap Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Fachmi Idris mengungkapkan dalam implementasi Program JKN-KIS, Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian khusus melalui penerbitan Inpres No 8 Tahun 2017. Inpres tersebut memerintahkan 11 lembaga pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan program yang lahir sejak 1 Januari 2014 ini.

''Setelah terbitnya Inpres No 8 Tahun 2017, sebagai bentuk keseriusan BPJS Kesehatan menjalankan Inpres, kami menginisiasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi melalui monitoring dashboard yang sudah ada di Kantor Staf Kepresidenan,'' ujar Fachmi Idris, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (19/9).

Dalam dashboard tersebut, kita bisa lihat sejauh mana 11 lembaga pemerintah melaksanakan Inpres ini. Dashboard ini telah terbukti secara signifikan memberikan dampak khususnya dalam meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dan cakupan kepesertaan.

Fachmi menambahkan, dalam dashboard tersebut, sebanyak 11 lembaga akan menyusun rencana aksi dan menyampaikan laporan atas capaian rencana aksi secara berkala. Laporan tersebut dilengkapi dengan data pendukung sebagai lampiran secara online, yang akan menjadi bahan verifikasi oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan dalam menetapkan hasil penilaian.

11 pimpinan lembaga negara itu terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Direksi BPJS Kesehatan, Gubernur, Bupati dan Walikota.

sumber : republika.coid